Mediamassa adalah penguasa sejati panggung demokrasi. Media dengan mudah masuk dan meliuk-liuk diantara kekuasaan politik dan kepentingan rakyat. Dalam posisi ini, media massa menjadi mercusuar, menjadi penanda arah kemana akan demokrasi berlabuh. Pada kepentingan segelintir elit politikkah dengan mengabdikan diri dan menjadikan diri sebagai Media massa memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sudah tidak diragukan lagi baik yang berdampak positif maupun negatif, walau kerap dipandang secara berbeda namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Media massa adalah "a mirror of in event of society and Mediasosial pernah dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi dimana setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya. Ini merupakan elemen penting demokrasi, sehingga dapat menghapus pemerintahan otoriter. Bukti nyata penggunaan media sosial yang berpengaruh dalam pemerintahan ditunjukkan saat Revolusi Tunisia. Aksi penggulingan rezim Ben Ali pada 30Enam ciri-ciri diversifikasi terkait dapat menjadi sebuah strategi yang efektif: 1. Ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. 2. Ketika menambah produk yang baru namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan produk saat ini. 3. Ketika produk yang baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga yang . Gambar pers. Foto ShutterstockPers merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan negara demokrasi, seperti Indonesia. Pers adalah pilar keempat dalam sistem demokrasi—di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif—yang fungsinya sebagai lembaga independen, serta memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan, keadilan, serta akuntabilitas dalam masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa tahun ini telah diselimuti atmosfer gegap-gempita Pemilu pemilu, pers bertanggung jawab menyajikan informasi akurat dan objektif tentang pemilu, serta seyogianya menjaga independensi mereka sebagai lembaga media dan tak terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mempengaruhi pemilih. Tugas pers juga termasuk memperkuat kesadaran demokratis dan mendukung proses pemilu yang adil dan transparan dengan memberikan informasi terperinci tentang proses pemilu, termasuk pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan jurnalisme yang baik, seperti akurasi, objektivitas, keberimbangan, dan integritas mesti dipegang oleh pers dalam memberikan informasi agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Pers bisa membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang tepat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan Pers dalam Proses PolitikGambar pers. Foto ShutterstockBerdasarkan teori Kriesi 2004, pers berada dalam posisi sebagai salah satu aktor dalam arena politik. Kriesi mengidentifikasi empat aktor utama dalam arena politik, yaitu partai politik, gerakan sosial, kebijakan publik, dan media massa. Dalam pandangan Kriesi, media massa bukan hanya sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan politik, tetapi juga sebagai aktor yang aktif memainkan peran dalam pembentukan opini publik dan mempengaruhi arah perdebatan Kriesi, media massa memainkan peran penting dalam menjembatani antara para politikus dan masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum, media massa dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan mengenai calon dan partai politik yang bersaing. Dalam konteks kebijakan publik, media massa dapat mempengaruhi opini publik mengenai kebijakan tertentu dan memperkuat dukungan atau oposisi terhadap kebijakan tersebut. Namun, posisi media massa dalam arena politik juga tidak terlepas dari pengaruh massa dapat terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan komersial, yang dapat mempengaruhi cara media massa meliput berita dan memainkan peran dalam arena politik. Oleh karena itu, Kriesi menekankan pentingnya memperhatikan independensi media massa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara para politikus dan ini menunjukkan bahwa pers mempunyai posisi penting dalam arena politik sebagai aktor yang aktif mempengaruhi opini publik dan membentuk arah perdebatan politik. Namun, pers juga harus memperhatikan independensinya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau komersial agar dapat memainkan perannya dengan baik dalam memperkuat sebagai Institusi PolitikGambar pers. Foto ShutterstockMenurut Cook 1998, terdapat tiga alasan kuat untuk menyatakan pers sebagai institusi politik, yakni 1 sejarah pertumbuhannya; 2 kesamaan proses dan produk yang bisa diprediksi pada seluruh media; dan 3 cara media bekerja sangat mirip dan terkait dengan pekerjaan pejabat publik. Menurut Cook pers bisa dipandang sebagai institusi politik yang mempunyai peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan sebagai institusi politik mempunyai beberapa karakteristik, antara lain 1 pers mempunyai akses yang unik terhadap informasi dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik; 2 pers mempunyai struktur organisasi yang kompleks, termasuk perusahaan media, redaksi, dan staf wartawan yang terlatih dan memiliki keahlian khusus dalam melaporkan berita; 3 pers mempunyai hubungan dengan aktor-aktor politik, seperti partai politik, pemerintah, dan lembaga-lembaga publik lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik; dan 4 pers mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut sebagai jurnalisme, seperti akurasi, objektivitas, keberimbangan, dan integritas, yang dapat mempengaruhi cara pers melaporkan berita dan memainkan peran dalam arena Douglas Cater 1959 di dalam bukunya The Fourth Branch of Government, pers dianggap sebagai institusi politik yang mempunyai peran penting dalam sistem politik. Cater menyebut pers sebagai "cabang keempat pemerintahan" karena kekuatannya yang setara dengan tiga cabang pemerintahan lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi tiga cabang pemerintahan tersebut melalui pengaruhnya terhadap opini publik dan menyatakan bahwa pers mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan tersebut. Pers bisa memeriksa kebijakan dan tindakan dari ketiga cabang pemerintahan tersebut, dan memberitakan hasil pengawasan mereka kepada publik. Dengan demikian, pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap opini itu, Cater juga menekankan bahwa pers mempunyai peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi politik. Pers dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik sehingga publik dapat membuat keputusan politik yang tepat. Pers juga dapat memberikan suara kepada kelompok minoritas dan suara-suara yang kurang terdengar, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik secara lebih dalam Konstelasi Pemilu 2024Gambar pemilu. Foto ShutterstockDalam konstelasi pemilu 2024, pers bisa dipandang sebagai pilar keempat demokrasi yang sangat penting. Sebagai pilar keempat, pers memiliki peran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pers mesti memastikan transparansi dalam proses pemilu. Pers mesti memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai calon dan partai politik yang berkompetisi, serta proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, pers dapat memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara transparan dan dapat pers mesti memastikan akuntabilitas dalam proses pemilu. Pers mesti memeriksa tindakan dan kebijakan dari penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon. Pers juga harus memeriksa pelanggaran hukum dan tindakan tidak etis yang dilakukan selama proses pemilu. Dengan melakukan pengawasan ini, pers dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan jujur dan pers mesti mendorong partisipasi dalam proses pemilu. Pers mesti memberikan informasi yang objektif dan akurat mengenai calon dan partai politik, serta masalah-masalah politik yang relevan. Pers pun mesti memberikan akses kepada kelompok-kelompok minoritas dan suara-suara yang kurang terdengar, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik secara lebih efektif. Dengan melakukan hal ini, pers dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pers juga mesti menjaga independensinya sebagai lembaga media. Pers mesti berusaha untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi pemilih. Pers pun mesti mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Dalam konstelasi pemilu 2024, pers mempunyai peran yang sangat penting sebagai pilar keempat demokrasi. Pers harus berusaha untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses politik. Dengan melakukan hal ini, pers dapat membantu memperkuat demokrasi di Indonesia dan menjaga integritas dari proses ada dua hal yang bisa menyinari dunia sinar matahari di langit dan pers di muka Bumi.” —Mark twain › Adaptasi media massa konvensional ke berbagai platform digital harus dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi-informasi di komunitasnya yang dibutuhkan untuk turut serta mengawasi jalannya demokrasi. OlehESTER LINCE NAPITUPULU 5 menit baca KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO Diskusi publik bertajuk Media Massa Indonesia Sepanjang Perubahan Rezim, Jumat 26/4/2019 di Jakarta. Dalam acara ini disampaikan peranan media massa dalam menjaga demokrasi di IndonesiaJAKARTA, KOMPAS – Disrupsi teknologi revolusi industri mengubah perkembangan media massa untuk bertransformasi ke media digital. Namun, yang harus dipastikan dalam transisi yang masih belum selesai ini, peran media massa, termasuk yang lokal, harus tetap didukung untuk menampilkan jurnalisme berkualitas demi menopang kini memiliki kuasa kapan dan bagaimana menikmati informasi. Adaptasi media massa konvensional untuk masuk dalam berbagai platform digital harus dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi-informasi di komunitasnya yang dibutuhkan untuk turut serta mengawasi jalannya demokrasi. Dalam webinar bertajuk Tren Konvergensi Media Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Indonesia, Jumat 19/11/2021, Dewan Pers dan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menghadirkan narasumber , jurnalis Amerika Serikat Michael O’Connell yang selama 35 tahun menjadi wartawan. Ia kini beralih menjadi jurnalis digital, pengajar jurnalistik, dan memiliki podcast tetang jurnalisme digital. Dari Indonesia, tampil sebagai narsumber wartawan senior Bambang Dewan Pers Asep Setiawan mengatakan, diskusi yang digelar ini merupakan bagian dari kerja sama Dewan Pers dengan Kedubes AS untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang jurnalisme. “Diskusi ini akan menginsiprasi media profesional di masa depan dan berguna untuk publik dan akademisi. Konvergensi media akan jadi masa depan seluruh dunia.” kata itu, Nick Geisinger, Atase Pers Kedubes AS mengatakan, diskusi ini untuk menyediakan ruang belajar dan diskusi bagi kedua negara. Indonesia dan AS juga memiliki kesamaan umum sebagai negara besar demokrasi. Karena itu, penting untuk media memahami isu tenang konvergensi media.“Teknologi digital kini diadaptasi di global dan makin cepat di masa pandemi. Namun, tujuan adaptasi untuk media digital ini haruslah untuk mempromosikan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi,” kata mengatakan, keterampilan jurnalis untuk menguasai teknologi digital penting karena industri media massa terdisrupsi. Hal ini menimpa jurnalis yang sudah ada maupun jurnalis juga Media Arus Utama Lebih Percaya Diri Merambah DigitalDOKUMENTASI DEWAN PERS Skor Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers menunjukkan peningkatan dari tahun ke tiap minggu lewat podcast-nya mewawancarai bagiamana pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan jurnalis di era digital, kadang-kadang juga membahas topik-topik terkini di dunia Amerika Serikat, pembaca surat kabar menurun. Puncak jumlah pembaca tertinggi di tahun 1985 ada 62 juta pelanggan. Tapi tahun 2020 turun signifikan, kini hanya sekitar 24 juta Informasi LokalMenurut Michael, ada yang disebut fenomena padang pasir akibat berkembangnya media digital. Media massa lokal dari surat kabar, majalah, televisi, dan radio yang sudah lama eksis bertumbangan. Akibatnya, masyarakat kehilangan media massa lokal, padahal informasi di sekitar komunitas/lokal diperlukan masyarakat. misalnya untuk mengetahui bagaimana pajak rakyat digunakan pemerintah media massa lokal hilang, banyak informasi di komunitas yang tidak lagi terliput sehingga pengawasan pada pemerintahan semakin kurang. Hal ini menjadi krisis pada demokrasi.“Ketika media massa lokal hilang, banyak informasi di komunitas yang tidak lagi terliput sehingga pengawasan pada pemerintahan semakin kurang. Hal ini menjadi krisis pada demokrasi. Tanpa media lokal, tidak ada pengawas atau watchdog jurnalisme yang mengawasi pemerintah,” jelas 2004, AS kehilangan lebih dari surat kabar lokal. Masyarakat jadi bergantung pada media nasional yang belum tentu meliput komunitas ada tantangan dalam beradaptasi,tapi ruang redaksi atau newsroom juga beradaptasi. Ada jurnalisme solusi yang mencoba mengangkat isu komunitas, memberikan kesempatan untuk menumbuhkan pembaca.“Saya melakukan wawancara dan dalam podcast memperkenalkan ide atau gagasan baru dalam bentuk ruang berita lokal pada mereka yang kehilangan berita di tingkat lokal/komuniats. Caranya dengan meningkakan engagement/keterlibatan pada komunitas untuk mengidentifikasi isu yang penting bagi audiens dan di mana meletakkan sumber daya. Jadi mengubah cara meliput komunitas,” ujar DEWAN PERS Jurnalis Amerika Serikat Michael O’ConnellMasalah pendapatan memang jadi salah satu tantangan bagi media massa, khususnya untuk media lokal. Namun, berbagai inisiatif dikembangkan ruang redaksi, sehingga kini sumber pendanaan bisa digali. Sebagai contoh LA Times mendapat pemasukan dari virtual events, sponsor, hingga juga media lokal yang bisa mendapat simpati komunitas dari pengikut dan pendengar berita yang mampu membayar sehingga dana operasional tertutupi.“Banyak masalah lagi dalam media digital dan solusinya. Tapi ada inspirasi untuk pegiat jurnalisme yakni dengan beradaptasi sehingga demokrasi terjaga oleh media,” ujar itu, Bambang mengatakan, industri media massa dalam periode transisi yang belum selesai dalam melewati lembah kematian. Untuk itu, harus dibangun ekosistem yang lebih baik guna tetap mendukung jurnalisme era pasar bebas. Namun, kita harus mengubah bisnis, jangan mengambil keuntungan dari menyebarkan informasi yang saling membenci satu sama lain.“Bisnis model apa yang akan berkembang, yang penting sejalan untuk mendukung jurnalisme berkualitas,” kata Bambang, transformasi dari media cetak ke digital meminta kemampuan pada model bisnis baru dan menjadi media digital yang berkelanjutan. Perubahan perlu didukung dengan pengetahuan dan keterampilan.“Untuk media konvensional, pilihannya sangat sederhana. Menjual media atau meminjam uang untuk bertahan menuju ke jembatan digital,” kata media besar di AS pun melakukan langkah bertahan dengan menjual atau meminjam uang. Tidak mudah memang untuk memastikan bahwa langkah ini tetap dapat mendukung jurnalisme berkualitas. Ada yang berhasil, ada yang gagal, bahkan hingga medianya Indonesia pun kini banyak muncul start up media digital sekitar media. Tapi mereka media kecil, ada yang bertahan, ada yang kesulitan, hingga sebagian terhenti.“Saya percaya di media ada bisnis model. Tapi pertanyaannya, apakah bisnis model ini akan bagus untuk mendukung jurnalisme berkualitas?,” kata BambangMichael menambahkan, di era digital ini jurnalisme pun berebutan untuk bisa tampil teratas. Yang namanya kabar bohong atau hoaks juga jadi tantangan besar. Ada platform digital seperti google, facebook, atau twitter yang juga terus diperbicangkan menjadi saingan media massa digital.“Media massa jangan mengandalkan pada platform tersebut karena tidak bisa mengontrol isinya. Memang jurnalis tetap harus beradapatsi dengan media digital untuk menghasilkan konten yang bagus dengan banyak pilihan platform. Bisa memanfaatkan media sosial, tapi jangan tergantung,” kata juga Masa Depan Media Digital BerbayarMenurutMichael, media massa lokal perlu terus didukung agar bisa berkelanjutan. Dengan era sekarang, pembaca, pendengar radio, hingga penonton televisi yang sekarang punya kuasa kapan menentukan waktu untuk menikmati informasi/tayangan dan dengan cara apa, maka penyesuaian atau adaptasi digital dibutuhkan. Upaya ini untuk membuat informasi berkualitas itu menyebar ke masyarakat komunitas agar dapat menjaga demokrasi. EditorAloysius Budi Kurniawan Jakarta ANTARA - Kandidat doktor di Northern Illinois University, Titik Firawati, mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai inklusi dan demokrasi. Media massa menciptakan kondisi-kondisi dengan cara membantu dalam pembatasan represi, serta memastikan bahwa presiden yang sedang menjabat dapat menghindari pelanggaran komitmen, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada awal mula masa reformasi. Baca juga Media massa dinilai punya peran penting sukseskan PON Papua “Liputan media, baik media nasional dan media internasional, memperkecil ruang gerak bagi Presiden Soeharto untuk melakukan represi lebih jauh terhadap publik,” kata dia ketika menyampaikan paparan materi dalam seminar bertajuk CSO, Demokratisasi dan Kebijakan Publik Catatan dan Kontribusi, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CSIS Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, kemampuan media massa dalam membatasi represi pada zaman Soeharto memiliki keterkaitan dengan reputasi Soeharto yang dianggap bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM oleh berbagai aktor internasional. Reputasi tersebut membuat Presiden Soeharto menahan diri untuk tidak melakukan represi lebih lanjut. Baca juga Bawaslu Media massa miliki peran jaga stabilitas pilkada Selanjutnya, terkait dengan menghindari pelanggaran komitmen, Firawati merujuk pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie di awal reformasi. Dengan adanya sorotan media internasional, kata dia, Habibie terdorong untuk melakukan reformasi secepat mungkin. “Pada saat yang sama, Habibie membutuhkan media internasional untuk membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru,” tutur Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini. Baca juga Mengupas peran media massa di era media sosial dalam diskusi virtual Reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru akan sangat penting bagi pemerintah untuk menarik investor asing, terutama untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Guna membangun reputasi tersebut bersama media massa, Presiden BJ Habibie akan berusaha untuk segera memenuhi janji-janji reformasi. Dengan demikian, sorotan dan liputan media massa memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga arah demokrasi Indonesia. Baca juga Bank Indonesia Media miliki peran vital dalam perekonomianPewarta Putu Indah SavitriEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2021 Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika ad-interim yang juga sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, media massa semakin memiliki peran secara dinamis dalam proses demokrasi, terutama menjembatani pendapat publik melalui jejaring sosial yang tersebar secara Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Suprawoto, membacakan sambutan Menteri Kominfo adinterim Djoko Suyanto dalam acara pembukaan Bali Media Forum BMF ke enam di Denpasar bali pada Rabu 8/10.Melalui Sekjen Kemkominfo Suprawoto, Menko Polhukam tersebut memberikan contoh betapa kuatnya media sosial seperti facebook dan Twitter memainkan peran pentingnya dalam kehidupan sosial dan transisi demokrasi di banyak semacam itu, menurut dia, juga berlangsung di Indonesia, bahkan mendorong demokrasi berlangsung lebih baik yang dibarengi dengan berbagai aspek dan konsekuensi ikutannya."Dengan kata lain, wartawan saat ini memiliki kekuatan terstruktur, atau terstruktur ulang, secara nyata. Berita mereka mencakup kehidupan kita dalam perspektif yang unik. Mudah untuk membaca atau menonton, disajikan secara menggoda dan jauh dari membosankan," sambutanya tersebut Djoko juga mengemukakan, "Saya sangat percaya bahwa dalam setiap sistem demokrasi , media massa - pers dalam arti luas - adalah lembaga penting dan memainkan peran kunci. Melalui media massa ada ketentuan untuk interaksi dan pertukaran ide yang bebas dan terbuka untuk berbagai ruang publik ."Selain itu, dalam konstelasi Indonesia dan dunia, yang mengalami transformasi sosial sangat mendasar, setidak-tidaknya ada tiga pertanyaan penting yang harus dijawab secara jelas guna memahami hubungan antara pemegang bagaimana dengan pemegang kekuasaan dalam demokrasi? Jawabannya, menurut dia, tentu sangat sederhana bahwa pemegang kekuasaan adalah pemimpin dan semua jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif, pengusaha, juga pers, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil."Mereka semua benar-benar pemegang kekuasaan dalam dunia demokrasi. Ini adalah fitur umum dari sistem demokrasi. Daya didistribusikan secara luas dan kekuasaan absolut tidak lagi perlu berpusat dengan satu individu atau organisasi," ujar Suprawoto mewakili Menko Polhukam Djoko kedua, bagaimana seharusnya kekuasaan dilaksanakan? Ia menilai, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, tentu mudah bagi kekuatan untuk dibuang sesuai dengan aturan-aturan tertentu, prosedur tertentu hukum, norma-norma tertentu, kode etik, dan hukum yang ketiga, bagaimana mencegah penyalahgunaan kekuasaan? Menko Polhukam mencatat, hal ini akan selalu tetap menjadi keprihatinan yang relevan bagi negara manapun, termasuk dalam konteks Indonesia di mana demokrasi telah semakin berkembang dan berkembang."Menjawab tiga pertanyaan penting ini, mungkin kita diingatkan sebuah teori lama bahwa kita dapat diinterpretasikan lebih leluasa - prinsip checks and balances. Kita tentu memahami bahwa kekuasaan harus diperiksa oleh kekuatan lain," kata Djoko Suyanto. Rmg.Kominfo Fasilitasi Pelaku UMKM dari 15 Kawasan PrioritasKementerian Kominfo akan mendampingi secara intensif 100 pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital dalam memasarkan produk. SelengkapnyaJangkau Masyarakat, Pemerintah Terapkan Nilai 3E+1N dalam Kemasan InformasiDirjen IKP Kementerian Kominfo mengajak perwakilan lembaga pemerintah untuk memanfaatkan Komunitas Sohib yang telah dibentuk dibawah platfor SelengkapnyaAda Negara Baru Hasil Penjajahan Bernama Indochina? Awas Disinformasi!Faktanya, klaim adanya negara baru yang bernama Indochina tersebut tidak benar dan tidak memiliki sumber kredibel. Selengkapnya

media massa dalam negara demokrasi memainkan perannya sebagai